Pajak

Cara Mudah Membuat Penawaran Penjualan Kena Pajak & Biaya

Membuat Penawaran Penjualan Kena Pajak & Biaya

Apabila pelanggan Anda merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak), maka untuk membuat penawaran penjualan harus disertai pajak.

Berikut ini adalah cara membuat penawaran penjualan yang dikenakan pajak dan biaya-biaya lain.

1. Klik menu Penjualan | Penawaran Penjualan.

1.png

2. Isi Nama Pelanggan, Tanggal dan informasi yang dibutuhkan.

53

3. Tentukan barang dan jasa yang akan Anda tawarkan dengan mengisi pada bagian Cari/Pilih Barang & Jasa.

54

4. Lengkapi detail informasi barang & jasa yang dipilih, lalu klik Lanjut.

55

5. Agar penawaran penjualan dikenakan pajak, klik pada tab Info Lainnya, lalu centang Kena Pajak.

56

6. Agar penawaran penjualan bisa dimasukan biaya-biaya lain, maka klik tab Biaya Lainnya, lalu masukan akun yang menampung nilai biayanya.

57

7. Lengkapi detail biaya yang akan dimasukan pada penawaran penjualan lalu klik Lanjut.

58

8. Klik Simpan jika telah selesai

 

Sumber Solusiaccurate

#accurate Online

#accurate cloud

#accurate untuk pajak

#penjualan kena pajak

By |2019-08-13T15:47:31+00:00Agustus 13th, 2019|Pajak|0 Comments

Tarif Pajak Final untuk UMKM

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’https://solusiaccurate.com/wp-content/uploads/2019/07/Desain-tanpa-judul-5.png’ attachment=’4819′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beromzet maksimal Rp4,8 miliar setahun bisa bernapas lega atas penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1% menjadi 0,5%. Diskon separuhnya, lumayan kan. Dengan kebijakan ini, diharapkan makin banyak UMKM masuk dalam basis wajib pajak dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Tarif baru pajak UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Di Indonesia pertumbuhan UMKM terus meningkat tiap tahunnya, dan terdapat pembagian kategori kelompok UMKM yang ada di Indonesia :

  1. Kategori Usaha Mikro/Industri Rumah Tangga

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dijalankan secara perorangan dan atau suatu badan yang memenuhi persyaratan berikut ini:

  1. Memiliki karyawan kurang dari 4 orang.
  2. Aset (kekayaan bersih) hingga Rp50 Juta per tahun.
  3. Omzet penjualan tahunan hingga 300 Juta per tahun.
  4. Kategori Usaha Kecil

Usaha Kecil memiliki definisi yang hampir mirip dengan Usaha Mikro. Namun perbedaannya adalah Usaha Kecil bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu induk perusahaan. Dan Usaha Kecil tidak dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari jenis Usaha Menengah atau Usaha Besar. Berikut kriteria dari Usaha Kecil:

  1. Memiliki karyawan lebih dari 5 orang dan kurang dari 19 orang.
  2. Aset (kekayaan bersih) dari Rp50 Juta hingga Rp500 Juta.
  3. Omzet penjualan tahunan dari Rp300 Juta hingga Rp2,5 Miliar
  4. Kategori Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha yang dijalankan baik oleh perorangan maupun badan yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

  1. Memiliki karyawan lebih dari 20 hingga 99 orang.
  2. Aset (kekayaan bersih) antara Rp500 Juta hingga Rp10 Miliar.
  3. Omzet penjualan tahunan antara Rp2,5 Miliar hingga Rp50 Miliar.
  4. Kategori Usaha Besar

Usaha Besar adalah jenis usaha ekonomi produktif yang paling tinggi diantara kriteria usaha sebelumnya. Jenis usaha ini biasanya merupakan perusahaan go-public, Badan Usaha Milik Negara atau Swasta yang  yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Berikut kriteria dari Usaha Besar:

  1. Memiliki karyawan lebih dari 100 orang.
  2. Aset (kekayaan bersih) lebih dari Rp10 Miliar.
  3. Omzet penjualan tahunan lebih dari Rp50 Miliar.

Pajak Khusus UKM/UMKM

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh) bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh.

Pada saat Anda mendaftarkan perusahaan atau badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat usaha Anda berdomisili, maka Anda akan mendapatkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar. Di SKT tersebut akan termuat pajak-pajak apa saja yang harus Anda bayarkan. Pajak-pajak tersebut adalah PPh pasal 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 4 ayat 2, dan PPN. Pengenaan Pajak-Pajak tersebut tergantung pada jenis bisnis dan transaksi yang Anda lakukan dan jumlah omzet usaha Anda dalam setahun.

Namun teruntuk UMKM, sekurang-kurangnya Anda perlu membayar pajak-pajak berikut:

  1. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (untuk sewa gedung atau kantor, omzet penjualan, dan lainnya)
  2. PPh Pasal 21* (untuk penghasilan karyawan)
  3. PPh Pasal 23* (jika ada transaksi pembelian jasa)

*opsional

Tarif PPh Final Khusus UMKM

Ada perbedaan pengenaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penghitungan PPh. Bila karyawan UMKM memiliki gaji per bulan kurang dari Rp32 Juta per tahun, maka pajak yang dikenakan kepada pengusaha atau badan adalah PPh Final.

Keuntungan PPh Final UMKM

Aturan penurunan tarif pajak menjadi 0,5% sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Beberapa keuntungan itu, di antaranya:

  1. UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena PPh Final, maka perhitungan pajak buat UMKM offline maupun onlinetinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, kemudikan dikalikan tarif. Simpel kan
  2. Bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Dengan tarif murah, sisa omzet bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya
  3. Tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang untuk terjun sebagai wirausaha. Jadi tidak perlu khawatir dibebankan pajak tinggi
  4. Dengan tarif istimewa itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak
  5. UMKM bisa naik kelas. Karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank

Perhitungan PPh Final 0,5% untuk UMKM

Menghitung pajak UMKM sangat mudah, tinggal menjumlahkan omzet dalam sebulan, lalu dikalikan tarif 0,5%. Wajib dibayarkan tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Karena baru efektif berlaku 1 Juli 2018, maka Wajib Pajak dengan omzet sampai Juni yang disetorkan Juli masih dihitung tarif 1%. Sementara untuk omzet Juli yang pajaknya disetorkan pada Agustus sudah menggunakan tarif 0,5% dikali omzet Juli.

Begitupula dengan Wajib Pajak UMKM yang baru mendaftar Juli 2018, dan setelahnya bisa langsung kena tarif 0,5% untuk omzetnya. Penyesuaian tarif secara otomatisasi tanpa persetujuan, pemberitahuan atau surat apapun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Untuk mendapatkan Pph final, wajib pajak memang harus mendaftarkan terlebih dahulu  atau bisa juga melakukan registrasi secara Online melalui http://ereg.pajak.go.id.

Pembukuan  Untuk mengitung Pajak UMKM

Membuat laporan pajak untuk UMKM  sebelumnya harus mempunyai perhitungan dasarnya, bisa melalui Omset atau juga laporan keuangan. Kebanyakan UMKM sudah memilih untuk membuatkan laporan keuangan untuk usahanya. Cara mudah membuat laporan keuangan sehingga mempermudah membuat laporan Pajak adalah dengan Software akuntansi. Fungsi dari software akuntansi selain untuk membuat laporan keuangan juga membantu untuk membuat dan mencetak formulir yang biasa digunakan untuk usaha, seperti PO, surat jalan, Invoice, kwitansi dsb.

Baca juga: Membuat pembukuan Mudah untuk UMKM
[/av_textblock]

[/av_one_full]

By |2019-07-01T15:51:12+00:00Juli 1st, 2019|ACCURATE, Accurate online, Pajak|0 Comments

Solusi mudah Input PPh Pasal 15 untuk Jasa Pelayaran & Jasa Penerbangan di AOL

PPh Pasal 15 untuk Jasa Pelayaran & Jasa Penerbangan di AOL

PPh Pasal 15 merupakan pajak penghasilan atas jasa dalam bidang pelayaran dan penerbangan. Perlakuan penginputannya, kurang lebih sama dengan PPh 23 namun dengan tarif pajak yang berbeda. Nilai PPh Pasal 15 sudah dapat diketahui saat pembuatan Faktur Pembelian atau Faktur penjualan dan pada saat pembayaran fakturnya, nilai bayarnya baru dapat di potong pph 15. Berikut langkah – langkahnya :

  1. Mengatur akun untuk menampung nilai transaksi PPh Pasal 15 Jasa Pelayaran yaitu dari menu Perusahaan | Pajak, kemudian cari Pelayaran, buka dan atur akun penampung untuk Pajak Penjualan dan Pembelian, kemudian klik Simpan. Khusus untuk Jasa Pelayaran, AOL telah membuatkan tipe Pajak-nya secara default, anda cukup mengatur akun penampung transaksi pajak tersebut. Untuk Jasa Penerbangan, anda bisa membuatkan tipe Pajak baru pada menu ini.

Mengatur Akun PPh Pasal 15

Mengatur Akun PPh Pasal 15

  1. Buat Barang dengan jenis barang JASA, kemudian pada tab Penjualan/Pembelian di bagian Pajak, untuk PPh pilih tipe Pajak PPh Pasal 15 yang telah diatur sebelumnya di menu Perusahaan | Pajak

Membuat Jasa untuk transaksi dengan PPh Pasal 15

Membuat Jasa untuk transaksi dengan PPh Pasal 15

  1. Buat transaksi Faktur Pembelian/Penjualan atas Pelayaran/Penerbangan, pilih nama Pemasok/Pelanggan-nya, kemudian pilih Jasa Pelayaran/Penerbangan tersebut dan nilai PPh Pasal 15 akan tampil di formulir Faktur Pembelian/PenjualanNotes : Nilai PPh Pasal 15 pada Formulir Faktur Pembelian/Penjualan, hanya merupakan informasi saja, untuk jurnal dan pemotongan nilai-nya terjadi di Pembayaran Pembelian/Penjualan.

Transaksi dengan PPh Pasal 15

Transaksi dengan PPh Pasal 15

  1. Membuat Pembayaran Pembelian/Penjualan, kemudian pilih nama Pemasok/Penjual-nya dan pilih Nomor Faktur yang dimaksud, maka akan tampil informasi pemotongan PPh Pasal 15, sesuai dengan tarif-nya. Lakukan pengisian untuk nomor bukti potong-nya, setelah itu klik Lanjut dan lakukan penyelesaian atas transaksi Pembayaran Pembelian/Penjualan tersebut.

Pemotongan PPh Pasal 15 pada transaksi Pembayaran Pembelian

Pemotongan PPh Pasal 15 pada transaksi Pembayaran Pembelian

  1. Pada transaksi Pembayaran Penjualan untuk PPh Pasal 15, terdapat pilihan PPh disetor sendiri. Pilihan PPh Disetor ini, dicentang jika pph yang di potong di setor sendiri oleh penjual. Dengan mencentang pilihan tersebut maka nilai pembayaran dibayarkan tanpa potongan PPh. Namun penjual dapat tetap memasukan informasi Bukti Potong dan uangnya di titip setor ke penjual.

Pemotongan PPh Pasal 15 bukan disetor sendiri

Pemotongan PPh Pasal 15 bukan disetor sendiri

Pemotongan PPh Pasal 15 pada transaksi Pembayaran Penjulan yang Disetor Sendiri

Pemotongan PPh Pasal 15 pada transaksi Pembayaran Penjulan yang Disetor Sendiri

  1. PPh Pasal 15 untuk transaksi pembelian dan transaksi penjualan khusus untuk disetor sendiri akan dibuatkan bukti potong oleh AOL, yang bisa diakses dari menu Laporan | PPh Pasal 15.

Membuka SPT & Bukti Potong PPh Pasal 15

Membuka SPT & Bukti Potong PPh Pasal 15

Laporan SPT & Bukti Potong PPh Pasal 15

Laporan SPT & Bukti Potong PPh Pasal 15

Sumber support accurate

Accurate online, program akuntansi yang lengkap

By |2019-06-26T16:44:57+00:00Juni 26th, 2019|Pajak|0 Comments

Bagaimana Pencatatan PPH Pasal 15 di Accurate Online ?

PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 (PPH PASAL 15)

PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing. Bisnis lain yang juga terkena PPh pasal 15 adalah perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build-operate-transfer) yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah dan lain sebagainya.

Baca Juga :

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15)

Ada berbagai jenis tarif tergantung pada industri bisnis seperti yang disebutkan di atas, dan mereka adalah sebagai berikut:

  1. Perusahaan pelayaran

    • Laba bersih = 6% x Omzet Bruto

    • Pajak penghasilan = 1,8% x Omzet Bruto

  2. Perusahaan pelayaran dalam negeri

    • Laba bersih = 4% x Omzet Bruto

    • Pajak penghasilan = 1,2% x Omzet Bruto

  3. Pelayaran asing dan/atau perusahaan maskapai penerbangan

    • Laba bersih = 6% x Omzet Bruto

    • Pajak penghasilan = 2.64% x Omzet Bruto

  4. Wajib pajak internasional (WPLN) yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia namun tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah perjanjian pajak Indonesia (P3B

    • Laba bersih = 1% x Nilai Ekspor Bruto

    • Penyelesaian pajak penghasilan = 0.44% x Nilai Ekspor Bruto

  5. Pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun-guna-serah/’build-operate-transfer‘ (BOT)

    • Pajak penghasilan = 5% x bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Pembayaran dan Penyampaian Laporan Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15)

Laporan harus diserahkan pada tanggal 20, di bulan di mana pembayaran pajak dilakukan. Namun, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu sendiri bervariasi.

  1. Perusahaan pelayaran

    • Dibayar paling lambat pada tanggal 10, di bulan setelah faktur dibuat.

  2. Perusahaan pelayaran dalam negeri; dan pengiriman asing dan / atau perusahaan penerbangan

    • Dibayar pemungut cukai paling lambat pada tanggal 10, di bulan setelah faktur dibuat; atau

    • Dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15, di bulan setelah faktur dibuat.

  3. Wajib pajak internasional (WPLN) yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia, namun tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah perjanjian pajak Indonesia (P3B)

    • Dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15, di bulan setelah wajib pajak telah menerima pendapatan.

  4. Pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun-guna-serah/’build-operate-transfer‘ (BOT)

    • Dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15, di bulan setelah masa BOT berakhir.

PPh Pasal 15 merupakan pajak penghasilan atas jasa dalam bidang pelayaran dan penerbangan. Perlakuan penginputannya, kurang lebih sama dengan PPh 23 namun dengan tarif pajak yang berbeda. Nilai PPh Pasal 15 sudah dapat diketahui saat pembuatan Faktur Pembelian atau Faktur penjualan dan pada saat pembayaran fakturnya, nilai bayarnya baru dapat di potong pph 15.

Berikut langkah – langkahnya pencatatannya di Accurate Online :

Mengatur akun untuk menampung nilai transaksi PPh Pasal 15 Jasa Pelayaran yaitu dari menu Perusahaan | Pajak, kemudian cari Pelayaran, buka dan atur akun penampung untuk Pajak Penjualan dan Pembelian, kemudian klik Simpan. Khusus untuk Jasa Pelayaran, AOL telah membuatkan tipe Pajak-nya secara default, anda cukup mengatur akun penampung transaksi pajak tersebut. Untuk Jasa Penerbangan, anda bisa membuatkan tipe Pajak baru pada menu ini.

Mengatur Akun PPh Pasal 15

Mengatur Akun PPh Pasal 15

  1. Buat Barang dengan jenis barang JASA, kemudian pada tab Penjualan/Pembelian di bagian Pajak, untuk PPh pilih tipe Pajak PPh Pasal 15 yang telah diatur sebelumnya di menu Perusahaan | Pajak

Membuat Jasa untuk transaksi dengan PPh Pasal 15

Membuat Jasa untuk transaksi dengan PPh Pasal 15

  1. Buat transaksi Faktur Pembelian/Penjualan atas Pelayaran/Penerbangan, pilih nama Pemasok/Pelanggan-nya, kemudian pilih Jasa Pelayaran/Penerbangan tersebut dan nilai PPh Pasal 15 akan tampil di formulir Faktur Pembelian/PenjualanNotes : Nilai PPh Pasal 15 pada Formulir Faktur Pembelian/Penjualan, hanya merupakan informasi saja, untuk jurnal dan pemotongan nilai-nya terjadi di Pembayaran Pembelian/Penjualan.

Transaksi dengan PPh Pasal 15

Transaksi dengan PPh Pasal 15

  1. Membuat Pembayaran Pembelian/Penjualan, kemudian pilih nama Pemasok/Penjual-nya dan pilih Nomor Faktur yang dimaksud, maka akan tampil informasi pemotongan PPh Pasal 15, sesuai dengan tarif-nya. Lakukan pengisian untuk nomor bukti potong-nya, setelah itu klik Lanjut dan lakukan penyelesaian atas transaksi Pembayaran Pembelian/Penjualan tersebut.

Pemotongan PPh Pasal 15 pada transaksi Pembayaran Pembelian

Pemotongan PPh Pasal 15 pada transaksi Pembayaran Pembelian

  1. Pada transaksi Pembayaran Penjualan untuk PPh Pasal 15, terdapat pilihan PPh disetor sendiri. Pilihan PPh Disetor ini, dicentang jika pph yang di potong di setor sendiri oleh penjual. Dengan mencentang pilihan tersebut maka nilai pembayaran dibayarkan tanpa potongan PPh. Namun penjual dapat tetap memasukan informasi Bukti Potong dan uangnya di titip setor ke penjual.

Pemotongan PPh Pasal 15 bukan disetor sendiri

Pemotongan PPh Pasal 15 bukan disetor sendiri

Pemotongan PPh Pasal 15 pada transaksi Pembayaran Penjulan yang Disetor Sendiri

Pemotongan PPh Pasal 15 pada transaksi Pembayaran Penjulan yang Disetor Sendiri

  1. PPh Pasal 15 untuk transaksi pembelian dan transaksi penjualan khusus untuk disetor sendiri akan dibuatkan bukti potong oleh AOL, yang bisa diakses dari menu Laporan | PPh Pasal 15.

Membuka SPT & Bukti Potong PPh Pasal 15

Membuka SPT & Bukti Potong PPh Pasal 15

Laporan SPT & Bukti Potong PPh Pasal 15

Laporan SPT & Bukti Potong PPh Pasal 15

Available for Accurate Online

sumber artikel :
www.online-pajak.com

 

 

By |2019-04-02T14:16:20+00:00April 2nd, 2019|Accurate Online, Pajak|0 Comments

Mudahnya Pencatatan PPh Pasal 4 Ayat 2 di Accurate Online

Mudahnya Pencatatan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Persewaan Tanah & Jasa Konstruksi)

PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya.

Misalnya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan.

Cara mudah membayar pajak UKM ini tanpa harus antre di bank adalah dengan menggunakan aplikasi PPh Final 0,5 Persen OnlinePajak

PENGERTIAN PPH PASAL 4 AYAT 2/PPH FINAL

PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. 

Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.  

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:

  • Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak; 

  • Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi  kepada anggota masing-masing;

  • Hadiah berupa lotere/undian;

  • Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;

  • Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan

  • Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja. Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan.

Nah di Accurate Online, selain bisa melakukan pencatatan PPh 22 atas barang import, di Accurate Online juga tersedia untuk pencatatan transaksi atas persewaan tanah serta jasa konstruksi yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2. Dimana akan mempermudah user untuk melakukan pencatatannya.

Baca Juga :

Berikut langkah – langkah untuk melakukan pencatatan PPh Pasal 4 Ayat 2 :

  1. Mengatur akun untuk menampung nilai transaksi PPh Pasal 4 ayat 2 yaitu dari menu Perusahaan | Pajak, kemudian cari Persewaan Tanah, buka dan atur akun penampung untuk Pajak Penjualan dan Pembelian, kemudian klik Simpan. Khusus untuk Persewaan Tanah, AOL telah membuatkan tipe Pajak-nya secara default, anda cukup mengatur akun penampung transaksi pajak tersebut. Tipe jenis pajak lainnya, bisa anda buat sendiri di menu ini.

Mengatur Akun untuk PPh Pasal 4 Ayat 2

Mengatur Akun untuk PPh Pasal 4 Ayat 2

  1. Buat Barang dengan jenis barang JASA, kemudian pada tab Penjualan/Pembelian di bagian Pajak, untuk PPh pilih tipe Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2, setelah itu simpan.

Membuat Barang Jasa untuk transaksi dengan PPh Pasal 4 Ayat 2

Membuat Barang Jasa untuk transaksi dengan PPh Pasal 4 Ayat 2

  1. Buat transaksi Faktur Pembelian / Faktur Penjualan atas Persewaan Tanah, pilih nama Pemasok/Pelanggan-nya, kemudian pilih Barang Jasa atas PPh Pasal 4 Ayat 2 tersebut, maka nilai PPh Pasal 4 Ayat 2 akan tampil di formulir Faktur Pembelian / Faktur Penjualan. Notes : Nilai PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Formulir Faktur Pembelian / Faktur Penjualan, hanya merupakan informasi saja, untuk jurnal dan pemotongan nilai-nya terjadi di Pembayaran Pembelian/Penjualan.

Transaksi Pembelian dengan PPh Pasal 4 Ayat 2

Transaksi Pembelian dengan PPh Pasal 4 Ayat 2

  1. Membuat Pembayaran Pembelian / Penjualan, kemudian pilih nama Pemasok/Penjual-nya dan pilih Nomor Faktur yang dimaksud, maka akan tampil informasi pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, sesuai dengan tarif-nya. Silakan isikan nomor bukti potong-nya, setelah klik itu Lanjut dan lakukan penyelesaian atas transaksi Pembayaran Pembelian/Penjualan tersebut.

Transaksi Pembayaran Pembelian dengan PPh pasal 4 Ayat 2

Transaksi Pembayaran Pembelian dengan PPh pasal 4 Ayat 2

  1. Untuk transaksi Pembayaran Penjualan, saat penginputan pembayaran dengan transaksi PPh Pasal 4 Ayat 2, akan ada pilihan PPh Pasal 4 Ayat 2 disetor sendiri, centang pilihan ini jika Anda melakukan setor sendiri untuk PPh-nya dan nilai pembayaran akan otomatis tidak terpotong dengan nilai PPh-nya. Sedangkan untuk Nomor Bukti Potong bisa diisikan sendiri.

Transaksi Pembayaran Penjualan dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 bukan disetor sendiri

Transaksi Pembayaran Penjualan dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 bukan disetor sendiri

Transaksi Pembayaran Penjualan dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 disetor sendiri

Transaksi Pembayaran Penjualan dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 disetor sendiri

  1. PPh Pasal 4 ayat 2 pada transaksi pembelian akan dibuatkan bukti potong oleh AOL, yang bisa diakses dari menu Laporan | PPh Pasal 4 ayat 2

Membuka Laporan PPh Pasal 4 Ayat 2

Membuka Laporan PPh Pasal 4 Ayat 2

Laporan SPT & Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2

Laporan SPT & Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2

Available for Accurate online

sumber artikel :

www.online-pajak.com

 

 

By |2019-04-01T13:09:26+00:00April 1st, 2019|Accurate online, Pajak|0 Comments

ASET (HARTA) APA SAJA YANG PERLU DILAPORKAN DI SPT ?

Tahukah Anda aset apa saja yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan?

Informasi ini sangat penting bagi Anda yang akan menyambut datangnya bulan pelaporan SPT Tahunan.

Aset yang Harus Dilaporkan dalam SPT Tahunan

Sebentar lagi sudah saatnya bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan yang akan berakhir di akhir bulan Maret (untuk Wajib Pajak Perorangan) dan akhir bulan April (untuk Wajib Pajak Badan).

Pada akhir tahun para Wajib Pajak disibukkan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaporan SPT Tahunan.

Namun ada baiknya wajib pajak menengok Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014. Aturan ini mengatur detail bentuk formulir SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan beserta petunjuk pengisiannya. Bahkan aturan ini juga menyebutkan berbagai jenis harta yang harus dilaporkan ke dalam SPT pajak lengkap dengan nomor kode harta wajib pajak.

Meski begitu, seperti disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, pekan lalu, wajib pajak bisa berpedoman kepada azas materialitas dalam melaporklan harta non kas. Azas materialitas berarti pelaporan harta dalam SPT memperhitungkan apakah nilai harta tersebut siginifikan atau tidak terhadap total harta wajib pajak.

Sesuai Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 menerangkan didalamnya harta apa saja yang harus dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunannya:

1. Harta yang Sebelumnya Sudah Dilaporkan

Harta yang dimaksud disini adalah harta yang pada pelaporan SPT Tahunan sebelumnya telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Namun jika harta tersebut sudah dijual tidaklah perlu dilaporkan kembali.

2. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas disini dimaksudkan adalah berupa uang tunai, tabungan (termasuk rekening koran), deposito, giro, obligasi, reksa dana, dan lainnya.

3. Aset yang Termasuk dalam Alat Transportasi

Alat transportasi yang dimaksud disini adalah seperti mobil, sepeda motor, kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter dan lainnya.

4. Perhiasan

Perhiasan yang dimaksud disini adalah seperti logam mulia (emas batangan, perhiasan, dan lainnya) batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya).

5. Harta Tidak Bergerak

Harta Tidak Bergerak yang dimaksud disini adalah peralatan lainnya seperti furniture, peralatan elektronik dan lainnya.

6. Tanah dan/atau Bangunan

Tanah dan/atau Bangunan yang dimaksud adalah Tanah dan/atau Bangunan tempat tinggal atau Tanah dan/atau Bangunan tempat usaha (seperti toko, pabrik, gudang dan sejenisnya).

Untuk pakaian, tas, sepatu atau peralatan rumah tangga seperti piring, pisau seperti itu sebenarnya tidak perlu dilaporkan ke dalam SPT Tahunan, namun jika harganya sangatlah mahal diharuskan dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Setelah mengetahui informasi mengenai aset (harta) apa saja yang perlu dilaporkan wajib pajak, baik pribadi atau badan, diharapkan dapat lebih mudah untuk menghitung dan melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu. Ingat warga negara yang baik, adalah warga negara yang taat bayar pajak.

Baca Juga :

  • Mudahnya Isi SPT Pajak Via E-Filling
  • Ada Fitur SPT Masa PPN/PPN Bm Di Software Accurate Yang Mempermudah Perusahaan Dalam Menghitung Pajaknya

 

By |2019-03-20T09:53:14+00:00Maret 20th, 2019|ACCURATE, Accurate online, Pajak|0 Comments

Apa Manfaat & Fungsi Credit Note Dalam Sistem Akuntansi

Membuat invoice merupakan pekerjaan rutin yang harus dikerjakan setiap hari dan pada prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa pada proses pembuatan invoicenya kadang terjadi kesalahan dalam memasukkan data harga jual atau harga beli dari tiket, voucher, letter of guarantee atau dokumen lainnya yang dijual.

Untuk memperbaiki kesalahan invoice tersebut, cara yang tercepat adalah dengan melakukan proses void invoice, tetapi jika tidak memungkinkan untuk diproses void invoice maka solusi perbaikannya adalah dengan melakukan prosedur akuntansi travel agent yang berlaku, yaitu dengan membuat credit note untuk setiap dokumen yang salah harga jual atau harga belinya.

Jadi Apa itu Credit Note?
Credit Note adalah suatu dokumen yang berisi pemberitahuan bahwa hutang terhadap pelanggan anda menjadi bertambah sebesar jumlah tertentu karena alasan tertentu. Credit Note ini bisa juga untuk mengurangi piutang perusahaan ke vendor/supplier.

Selain istilah Credit Note, juga terdapat istilah Debit Note dalam Akuntansi.

Jadi Apa itu Debit Note?
Debit Note adalah suatu dokumen yang berisi pemberitahuan bahwa piutang terhadap pelanggan anda menjadi bertambah sebesar jumlah tertentu karena alasan tertentu. Debit Note ini bisa juga untuk mengurangi hutang perusahaan ke vendor/supplier.

Bagaimana ketentuan pajak (khususnya PPN) terhadap Debit dan Credit Note ini?

Aturan mengenai PPN (khusunya dalam hal faktur Pajak), Wajib Pajak tidak diperkenankan membuat credit note maupun debit note apabila terjadi perubahan harga. Hal yang harus dilakukan adalah membuat Faktur Pajak Pengganti.

Bisnis atau perusahaan yang memanfaatkan Nota Kredit bisa dipastikan mempunyai sistem perdagangan dan akuntansi yang baik. Dengan dibantu Software Akuntansi, sistem pencatatan dan pelaporan transaksi bisnis Anda akan semakin optimal. Anda bisa mencoba menggunakan SOFTWARE ACCURATE, pencatatan faktur-faktur termasuk Nota Kredit untuk Retur Penjualan Anda bisa diproses dengan mudah dan cepat. Tidak hanya itu, seluruh proses transaksi diproses secara realtime. Sehingga data transaksi bisnis Anda terolah dengan baik, cepat, dan aman. 

Berikut langkah-langkah untuk membuat Credit Note di Software Accurate

yaitu memotong nilai Piutang Penjualan tanpa ada barang yang dikembalikan :

  1. Buat barang baru dengan jenis barang “Non Persediaan”, isikan namanya dengan “Credit Note”, kemudian pada tab Akununtuk akun Penjualan, & Retur Penjualan isikan dengan akun yang akan menampung nilai dari Credit Note tersebut. Dalam illustrasi ini misalnya akun penampung credit note tersebut adalah Penjualan handphone.

Membuat Barang Non Persediaan

Mengatur Akun pada Barang Non Persediaan

  1. Buat Retur Penjualan, pada pilihan ‘Retur Dari’ pilih “Tanpa Faktur” kemudian pilih barang Credit Note ( yang dibuat pada poin 1), lalu isikan nilai credit note-nya pada harga barang setelah itu simpan.

Membuat Retur Penjualan

Jurnal Retur Penjualan dengan Credit Note

  1. Selanjutnya melakukan pemotongan nilai piutang pelanggan dengan credit note tersebut, yaitu melalui Formulir Penerimaan Penjualan.
  2. Pada Formulir Penerimaan Penjualan, pilih nama Pelanggan yang bersangkutan, kemudian pilih Nomor Faktur Penjualan Credit Note (yang otomatis dibuat saat membuat Retur Tanpa Faktur) dan pilih nomor Faktur Penjualan yang akan dipotong nilai piutang-nya (perhatikan gambar).

Memotong Nilai Piutang dengan Credit Note

Jurnal Penerimaan Penjualan dari Pemotongan Nilai Piutang

Available for Accurate Online

Manfaat credit note (nota kredit), yaitu:
-bukti penerimaan barang
-sebagai jaminan bagi kedua belah pihak agar tidak ada yg dirugikan.
-menguraikan secara rinci semua proses transaksi yg terjadi.

Jadi sudah jelas yah guyss pengertian dari Credit Note dan Debit Note. Supaya tidak penasaran, yuks langsung Coba Gratis 30 hari Software Accurate. Dengan trial Software Accurate, Anda sudah mendapatkan value senilai 200 Ribu !! dan Tanpa Komitmen Apapun Loh !! Kereeeen Banget Khaaaan…Tunggu apalagi langsung klik aja gambar dibawah ini :

 

 

By |2019-03-16T11:53:02+00:00Maret 16th, 2019|ACCURATE, Accurate Online, BERITA LAIN-LAIN, Pajak|0 Comments

Ada Fitur SPT Masa PPN/PPN Bm Di Software Accurate Yang Mempermudah Perusahaan Dalam Menghitung Pajaknya

SPT Masa PPN/PPN Bm merupakan fitur di Software Accurate yang berfungsi untuk melaporkan PPN dan PPN Bm keluaran dan masukan selama satu periode yang dapat membantu perusahaan dalam menghitung pajak perusahaannya.

Apalagi sekarang sudah memasuki bulan Maret, dimana wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan diberikan waktu untuk melaporkan SPT Pajak Tahunannya sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, dan jika terlambat akan dikenakan denda atau sanksi.

Untuk itu Software Accurate hadir untuk membantu para wajib pajak dalam menyiapkan laporan pajaknya. Supaya wajib pajak dapat segera melaporkan SPT Pajak Tahunannya dan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Baca Juga :

Membuat SPT Masa PPN / PPN Bm

Untuk dapat membuat SPT Masa PPN/PPN Bm, caranya sbb :

1. Klik menu Laporan | SPT Masa PPN/PPN Bm.

213

2. Pilih periode pajak yang akan anda laporkan

214

3. Pilih tipe pelaporan yang akan dilaporkan, yaitu Pajak MasukanPajak Keluaran atau Pajak Masukan & Keluaran. Jika anda memilih tipe pelaporan Pajak Masukan & Pajak Keluaran, maka akan ditampilkan kedua transaksi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran di Laporan SPT Masa.

215

4. Jika ada keperluan mengubah informasi kode dokumen ataupun tipe pajak, silakan klik 1x pada transaksi yang akan diubah dan akan tampil box informasi untuk mengubah informasi yang diperlukan atas transaksi tersebut.

216
5. Setelah semua transaksi sudah sesuai, klik pilihan efaktur pada pojok kanan atas untuk melakukan 
export data csv dari Accurate online. Data csv ini akan digunakan untuk keperluan impor transaksi ke aplikasi efaktur dari Dirjen Pajak.

217
6. Untuk ekspor transaksi 
csv, anda bisa memilih ‘unduh semua’ atau pilihan masing-masing transaksi sesuai dengan pilihan yang ada di Accurate online.

218

7. File expor transaksi efaktur akan terunduh dan tersimpan pada alamat penyimpanan download di komputer anda.

(Available for AOL Version)

Nah jangan sampai kelewatan yah untuk lapor SPT Tahunannya.

Yuks coba GRATIS 30 Hari SOFTWARE ACCURATE dan rasakan manfaatnya.

Dengan mencoba Software Accurate, Anda sudah mendapatkan value senilai 200 Ribu Loh!!

By |2019-03-15T11:04:24+00:00Maret 15th, 2019|Accurate Online, BERITA LAIN-LAIN, Pajak|0 Comments

Mudahnya Isi SPT Pajak Via E-Filling

Praktis Dengan Adanya E-Filing Wajib Pajak Tidak Perlu Antri.

Dapat Melaporkan SPT Tahunannya Secara Online.

Menjelang akhir Maret, para wajib pajak biasanya menyerbu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia guna melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Maklum, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Penghasilan orang pribadi paling lambat 31 Maret 2016. Bagi ingin Anda yang mengisi dan melaporkan SPT Pajak, sebenarnya Anda tidak perlu repot-repot datang ke kantor pajak. Sekarang sudah tersedia metode online yang dikenal dengan nama e-Filing. Metode e-filing ini mempunyai beberapa keunggulan, antara lain:

Mudah, karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Cepat, karena dapat diisi via online dan anda tidak perlu mengantre.

Aman, karena kita menggunakan email pribadi dan tidak dapat diakses orang lain.

Untuk melakukan pengisian SPT lewat e-Filing, Anda terlebih dahulu harus mempunyai e-Fin (electronic filing identity number) yang bisa didapatkan dengan datang ke kantor pelayanan pajak terdekat. Setelah itu melakukan aktivasi dengan registrasi melalui situs www.pajak.go.id.

E-Fin ini nantinya dapat dipakai untuk pelaporan SPT secara online seumur hidup, jadi Anda tidak perlu lagi datang ke kantor pajak setiap tahunnya.

Berikut cara isi SPT Pajak Via e-filling :

Kemudahan Dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak

Dengan adanya fitur e-Filing, wajib pajak akan diuntungkan. Hal ini dikarenakan wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan pajaknya melalui online (tidak perlu ke KPP), dimana saja, asalkan terkoneksi dengan internet. Pemerintah memberikan kemudahan bagi warganya untuk melaporkan SPT Tahunan.

Baca Juga :

 

By |2019-03-14T10:53:48+00:00Maret 14th, 2019|ACCURATE, BERITA LAIN-LAIN, bisnis, Pajak|0 Comments

Maret Bulan Laporan SPT, Bisakah Target 85 Persen Wajib Pajak Tercapai?

Musim pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) telah dimulai. Dalam aturannya memang untuk SPT PPh Pribadi, batas waktu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk SPT Badan satu bulan tambahan setelah batas waktu pelaporan pribadi.

Baca Juga :

Artinya, paling lambat wajib pajak pribadi melaporkan SPT tahun pajak 2018 pada 31 Maret 2019. Sedangkan untuk perusahaan melaporkan SPT Badan pada 30 April 2019. Jika  terlambat tentu saja ada sanksi denda.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun mulai menyurati para Wajib Pajak (WP) untuk mengingatkan kewajiban pelaporan tersebut. Pada tahun kali ini pemberian surat lebih masif karena target yang ditetapkan juga cukup tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT PPh pada tahun ini 85 persen. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang tercatat 71 persen.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, menjelaskan bahwa telah ada 3,2 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT PPh tahun pajak 2018. Sebagian besar melaporkan melalui sistem elektronik e-Filing.

“Saya sampaikan data sampai dengan hari Sabtu 2 Maret 2019 sudah 3,2 juta SPT yang disampaikan oleh masyarakat. Tumbuh 20,5 persen dari angka yang sama dari tahun lalu,” kata Robert.

Dari jumlah tersebut, 90 persen dilaporkan melalui e-Filing. Sedangkan sisanya 10 persen dilakukan secara langsung melalui kantor wilayah pajak.

Angka yang sudah melapor ini terhitung kecil mengingat jumlah wajib pajak orang pribadi mencapai lebih dari 17 juta Wajib Pajak, di mana sebanyak 12,5 juta wajib pajak melaporkan SPT pada tahun lalu.

Yuks guuys segera lapor pajak, warga negara yang baik, yang tertib bayar pajak.

By |2019-03-13T10:53:09+00:00Maret 13th, 2019|Accurate Online, BERITA LAIN-LAIN, bisnis, Pajak|0 Comments